Menjemput Pendidikan Gratis hingga Madrasah: Mengapresiasi Niat Baik Bupati Tangerang

Ketua PGM Indonesia Kab. Tangerang

Ada kabar baik yang patut diapresiasi dari Kabupaten Tangerang. Pemerintah Kabupaten Tangerang di bawah kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid menyatakan komitmennya untuk memperluas program pendidikan gratis hingga menyentuh Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Bagi madrasah, pernyataan ini bukan sekadar kabar kebijakan. Ini adalah harapan baru bagi ribuan anak dan keluarga yang selama ini menggantungkan masa depan pendidikan mereka kepada lembaga pendidikan swasta dan madrasah.

Pemerintah Kabupaten Tangerang sebelumnya telah menjalankan program sekolah swasta gratis untuk SD dan SMP. Pada 2026, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp67 miliar untuk program tersebut dengan cakupan 232 satuan pendidikan SD dan SMP.

Kini muncul harapan agar MTs tidak lagi berada di luar pagar kebijakan pendidikan gratis daerah. Ini penting karena secara sosial, anak yang belajar di SMP dan anak yang belajar di MTs pada dasarnya adalah anak Kabupaten Tangerang. Mereka tumbuh di wilayah yang sama, membayar kebutuhan hidup dengan ekonomi keluarga yang sama, dan memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses pendidikan yang layak.

Perbedaannya hanya pada pengelola dan sistem kelembagaannya. Karena itu, memperluas pendidikan gratis kepada MTs bukan sekadar memperluas daftar penerima program. Lebih jauh, kebijakan tersebut merupakan upaya menghadirkan keadilan pelayanan publik dalam bidang pendidikan.

PAD Besar Harus Berbanding Lurus dengan Manfaat Publik

Kabupaten Tangerang memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat. Data APBD 2026 yang tercatat dalam portal DJPK menunjukkan PAD Kabupaten Tangerang mencapai sekitar Rp5,29 triliun, dari total pendapatan daerah sekitar Rp8,30 triliun. Dalam perubahan APBD 2026, belanja pendidikan juga dialokasikan sekitar Rp2,26 triliun atau 23,98 persen dari belanja daerah.

Angka-angka tersebut tentu tidak otomatis berarti seluruh kebutuhan pendidikan dapat dibiayai tanpa batas. Pemerintah tetap harus memperhatikan regulasi, struktur APBD, kewajiban belanja lainnya, serta prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian fiskal. Namun, besarnya kapasitas fiskal daerah memberikan satu pesan penting: ruang untuk memperluas keberpihakan terhadap pendidikan masih harus terus dibicarakan secara serius. 

Pendidikan bukan pengeluaran yang selesai setelah anggaran dibelanjakan. Pendidikan adalah investasi sosial yang manfaatnya akan kembali kepada daerah dalam bentuk kualitas manusia, produktivitas, mobilitas sosial, dan daya saing generasi mendatang. Maka, ketika pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal yang semakin baik, pertanyaan publik menjadi sederhana: sejauh mana peningkatan kapasitas fiskal tersebut mampu dirasakan oleh anak-anak Tangerang, termasuk mereka yang belajar di madrasah?

Menunggu Kebijakan Menjadi Kenyataan

Di tengah wacana tersebut; PGM Indonesia Kabupaten Tangerang yang di ketuai oleh Malik Fatoni, tentu menyambut baik niat Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kami tidak ingin melihat kebijakan pendidikan gratis sebagai kompetisi antara sekolah dan madrasah. Sebaliknya, kami melihatnya sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah, sekolah swasta, madrasah, yayasan, guru, orang tua dan masyarakat.

Madrasah telah menjadi bagian dari ekosistem pendidikan Kabupaten Tangerang. Anak-anak madrasah adalah bagian dari generasi Tangerang. Mereka kelak akan menjadi guru, tenaga kesehatan, pengusaha, birokrat, akademisi, teknisi, pekerja profesional, ulama dan pemimpin masyarakat. Karena itu, investasi pemerintah kepada mereka sesungguhnya adalah investasi kepada masa depan Kabupaten Tangerang.

Bupati Tangerang sendiri telah menegaskan bahwa sekolah swasta bukan sekadar pelengkap, melainkan mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Pada September 2026, ia juga menekankan bahwa sekolah gratis harus berjalan bersama peningkatan mutu pembelajaran, sarana-prasarana, serta kompetensi tenaga pendidik.

Pandangan dan rencana kebijakan tersebut perlu diperluas akses dan manfaatnya. Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang juga punya andil besar dalam menjaga ekosistem upaya peningkatan SDM dan menjaga akses kebutuhan untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu madrasah harus ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Dan karena itu kami berharap apa yang disampaikan bapak Bupati Maeshal Rasyid dalam berbagai kesempatan menjadi kenyataan bukan hanya memberi harapan palsu. Dari Pernyataan Politik yang di sampaikan berujung pada menuju Kepastian Kebijakan. Tentu kita patut memberikan apresiasi kepada Bupati Tangerang atas keberanian membuka ruang bagi MTs dalam program pendidikan gratis

Tetapi apresiasi saja tidak cukup. Publik membutuhkan roadmap. Kapan dimulai?, Berapa kuotanya?, MTs mana saja yang menjadi sasaran?, Berapa besaran pembiayaan per siswa, Komponen apa saja yang ditanggung pemerintah, Bagaimana mekanisme verifikasi dan pengawasannya, Bagaimana posisi yayasan dan guru, Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dan evaluasi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk ketidakpercayaan kepada pemerintah. Justru sebaliknya. Pertanyaan itu adalah bentuk dukungan agar niat baik pemerintah memiliki desain kebijakan yang kuat, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai pendidikan gratis berhenti sebagai kalimat yang indah dalam pidato, tetapi sulit ditemukan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Jangan Ada Anak Tangerang yang Terbelah karena Pilihan Lembaga Pendidikan. Pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti pada batas administratif antara sekolah dan madrasah. Anak tidak memilih lahir dari keluarga kaya atau kurang mampu. Anak juga tidak memilih apakah orang tuanya menyekolahkan mereka ke SMP atau MTs. Karena itu, negara dan pemerintah daerah yang hadir melalui kebijakan publik harus memastikan bahwa pilihan lembaga pendidikan tidak menjadi alasan munculnya ketimpangan akses.

Inilah substansi penting dari gagasan pendidikan gratis. Gratis bukan semata-mata menghapus uang sekolah. Gratis adalah memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya. Dan ketika Kabupaten Tangerang memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat, maka perluasan akses pendidikan menjadi salah satu bentuk nyata bagaimana kekuatan fiskal diterjemahkan menjadi kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan Dukungan Dari PGM Indonesia Kab.Tangerang

Kami menyambut baik niat Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kami percaya pemerintah tidak sedang memberikan "hadiah" kepada madrasah. Pemerintah sedang menjalankan mandat pelayanan publik. Madrasah juga tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Madrasah sedang meminta kesempatan yang setara untuk ikut membangun manusia Tangerang. Karena itu, kami berharap niat baik Bupati Moch. Maesyal Rasyid untuk memperluas pendidikan gratis kepada MTs dapat segera diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret, terukur dan berkelanjutan.

Jika sekolah swasta telah menjadi bagian dari program, maka madrasah selayaknya mendapatkan ruang yang sama dalam desain pemerataan pendidikan daerah. Sebab pada akhirnya, yang kita perjuangkan bukan sekolahnya. Bukan madrasahnya. Bukan pula yayasannya.

Yang kita perjuangkan adalah masa depan anak-anak Kabupaten Tangerang. Dan jika pendidikan adalah investasi terbaik bagi masa depan, maka semakin besar kemampuan daerah, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada anak Tangerang yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi.

Kini saatnya niat baik itu dijemput dengan kebijakan. Dari wacana menuju kepastian. Dari komitmen menuju implementasi. Dari pendidikan gratis untuk sebagian, menuju pendidikan yang semakin adil bagi seluruh anak Tangerang. (*)