Diduga Ada Celah Penerbitan Paspor Calon PMI Nonprosedural, FPMI Desak Imigrasi Jakarta Timur Bertindak
BANTEN, INFOTERBIT – 17 November 2026 Dugaan celah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian Forum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (FPMI) DPW Banten tertuju pada proses penerbitan paspor seorang perempuan bernama Ika Widia, warga asal Pandeglang, Provinsi Banten.
Berdasarkan informasi yang diterima FPMI DPW Banten, Ika Widia diduga akan diberangkatkan bekerja ke kawasan Timur Tengah sebagai pekerja rumah tangga (ART). Sementara itu, proses penerbitan paspornya diketahui dilakukan di Kantor Imigrasi Jakarta Timur.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait pengawasan penerbitan dokumen perjalanan bagi calon PMI, terlebih penempatan pekerja sektor domestik ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah masih menjadi perhatian terkait kebijakan moratorium pemerintah Indonesia.
Ketua Forum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (FPMI) DPW Banten, Marnan Sarbini, meminta pihak Imigrasi Jakarta Timur tidak menganggap persoalan ini sebagai pelayanan administrasi biasa. Menurutnya, pemeriksaan dan wawancara terhadap pemohon paspor harus dilakukan secara cermat apabila terdapat indikasi penggunaan paspor untuk bekerja ke luar negeri.
"Jangan sampai penerbitan paspor menjadi celah bagi praktik penempatan PMI nonprosedural. Imigrasi harus memastikan tujuan penggunaan paspor, terutama jika pemohon diduga akan bekerja di negara yang masih memiliki pembatasan penempatan PMI," tegas Marnan.
Ia juga mempertanyakan apakah proses wawancara terhadap Ika Widia telah dilakukan secara mendalam dan apakah petugas telah memperoleh informasi mengenai tujuan keberangkatannya.
Dugaan Calo Harus Ditelusuri
Marnan secara khusus meminta Direktorat Jenderal Imigrasi menelusuri apabila terdapat dugaan keterlibatan calo atau pihak perantara dalam proses pengurusan paspor tersebut.
"Kalau benar ada pihak yang menjadi perantara atau diduga mencampuri proses penerbitan paspor, jangan dibiarkan. Periksa siapa yang mengurus, siapa yang memfasilitasi, serta untuk kepentingan apa paspor tersebut diterbitkan. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan pelayanan negara untuk membuka jalan penempatan PMI nonprosedural," ujarnya.
Menurut FPMI, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah calon PMI tiba di negara tujuan dan mengalami persoalan. Pencegahan harus dimulai sejak perekrutan, pengurusan dokumen, penerbitan paspor hingga proses keberangkatan.
FPMI Desak Evaluasi dan Klarifikasi Imigrasi
Atas persoalan tersebut, FPMI DPW Banten mendesak Direktorat Jenderal Imigrasi untuk:
1. Melakukan penelusuran terhadap proses penerbitan paspor Ika Widia di Imigrasi Jakarta Timur.
2. Memastikan prosedur wawancara dan verifikasi tujuan perjalanan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
3. Menelusuri dugaan keterlibatan calo atau pihak perantara.
4. Berkoordinasi dengan instansi perlindungan PMI terkait dugaan rencana penempatan ke kawasan Timur Tengah.
5. Memberikan klarifikasi apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelayanan penerbitan paspor.
"Jangan tunggu ada PMI menjadi korban di luar negeri baru semua pihak bergerak. Pengawasan harus dilakukan dari awal. Kami meminta Imigrasi Jakarta Timur memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini," tutup Marnan Sarbini.
FPMI DPW Banten menegaskan bahwa paspor merupakan dokumen resmi negara yang harus diterbitkan dan digunakan sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai lemahnya pengawasan membuka ruang bagi praktik percaloan dan penempatan PMI yang merugikan masyarakat.
Ananta/TiMS
