Miris, Gara-gara Dukung Salah Satu Paslon Walikota, Wanita ini Diancam BPJS-nya Dicabut
Rabu, Oktober 21, 2020
MEDAN, INFOTERBIT.COM - Miris! Kaisem (65), warga yang tinggal di Jalan Karya, Gang Karang Sari, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, mendapat ancaman akan dicabut haknya dari program kesehatan (BPJS) atau jaminan sosial.
Gara-garanya, Kaisem mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Medan, Bobby Nasution-Aulia Rachman di Pilkada Kota Medan.
Ancaman itu disampaikan oleh salah satu kader sebuah partai yang mengusung paslon lain dalam Pilkada itu.
"Pengancaman pencabutan program kesehatan gratis (BPJS) itu diketahui dari anak saya karena mendukung salah satu paslon," kata Kaisem di kediamannnya, Selasa (20/10/2020).
Dia lantas menuturkan bahwa anaknya beberapa hari yang lalu bertemu dengan salah seorang kader sebuah partai. Kader itu megancam akan mencabut kartu BPJS ibunya, Kaisem.
"Bisa jadi karena saya mendukung Bobby, pihak oknum kader partai ini pun mengancam akan mencabut Kartu BPJS yang diterima secara gratis itu,” tuturnya.
Kaisem mengaku, sangat resah atas tindakan oknum-oknum yang melakukan tindak pengancaman yang akan mencabut haknya menerima bantuan BPJS dari pemerintah.
“Sedih saya dek, kerjaan ku hanya tukang kusuk dan tukang masak. Gara-gara saya mendukung salah satu paslon mendapat ancaman,” akunya.
Terpisah, Kadis Sosial Kota Medan, Endar Sutan Lubis, menyebutkan partai politik tidak bisa memutus atau menutup Kartu BPJS milik warga. Sebab, bantuan kesehatan gratis program dari Presiden Joko Widodo.
“Mana bisa partai politik menutup kartu program kesehatan masyarakat tersebut,” sebutnya.
Disinggung mengenai mekanisme pemberian jaminan kesehatan kepada warga kurang mampu, Endar menyebutkan pertama sekali didata dari pihak lingkungan, kemudian lurah dan kecamatan sekitar serta diajukan ke Dinas Kesahatan Kota Medan.
“Kami di sini (Dinsos) Kota Medan hanya memberikan rekomendasi, setelah itu Dinkes yang memutuskan. Jadi, tidak bisa kalau partai politik yang menutup program jaminan sosial atau BPJS terhadap warga kurang mampu tersebut,” pungkasnya.
MM/IMM/TiMS
