Lewat Pilkada Serentak 2020 Ditengah Pandemi Covid-19, Bisa Lahir Pemimpin Kuat

JAKARTA, INFOTERBIT.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memahami jika ada kekhawatiran, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tengah pandemi Covid-19, bisa jadi media penularan.

Namun menurutnya, isu itu mungkin bisa dibalik. Lewat Pilkada, diharapkan bisa lahir atau terpilih pemimpin daerah yang kuat.

"Pemimpin yang bisa menangani Covid-19 dan dampak ekonomi sosialnya," kata Mendagri di sela-sela acara rapat kerja tingkat I di DPR RI, di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Karena saat pandemi, diperlukan pemimpin yang kuat, yang bisa menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya secara efektif.

Kalau isu ini berhasil diangkat ramai-ramai seperti yang terjadi di Korsel dan beberapa negara lain maka justru tingkat partisipasi pemilih akan tinggi.

Di negeri Ginseng, Korea Selatan, kata Mendagri, tingkat partisipasi pemilu yang digelar kemarin, sangat tinggi. Tertinggi sejak tahun 1992.

Pun, di Polandia, yang juga menggelar pemilihan presidennya. Tingkat partisipasi sangat tinggi. Padahal, baik Korsel maupun Polandia, oleh WHO dianggap sebagai negara yang terpapar pandemi Covid-19. Jadi, Indonesia pun yang akan menggelar Pilkada mesti optimistis.

"Kita angkat isu masalah efektivitas penanganan Covid-19 ini oleh daerah beserta dampak sosial ekonominya. Biarkan para konsestan adu gagasan, petahana harus berbuat karena punya power, punya sumber daya. Sedangkan non petahana bisa memainkan isu atau gagasan bagaimana menangani Covid," tambah Tito Karnavian.

Namun bukan berarti, dirinya sebagai Mendagri mengarahkan agar jangan memilih atau memilih calon tertentu. Karena masyarakat yang akan menilai dan menentukan. Ia hanya menekankan tentang adu gagasan dan program penanganan Covid-19 dalam Pilkada nanti.

Dalam kesempatan itu juga, Mendagri sempat menyinggung soal anggaran. Kata dia, bicara soal anggaran, bukan berarti tidak memikirkan masalah Covid.  Anggaran Pilkada ini sudah terkunci dari awal. Sementara untuk penanganan Covid-19 menggunakan pos lain.

"Dengan adanya anggaran Rp9,1 triliun di daerah-daerah ditambah lagi dengan bantuan dari pusat, dari APBN yang 60 persen itu akan digunakan oleh petugas penyelengara, juga insentif, maka ini akan terbuka lapangan kerja. Saya hitung lebih kurang 3 juta lebih untuk insentif penyelenggara, 60 persen, artinya apa? Padat karya ini, real," ujarnya.

Belum lagi, kata Mendagri, 40 persen anggaran yang akan digunakan untuk pembelian alat Pilkada atau alat pelindung Covid, seperti masker, hand sanitizer, sabun, dan lain-lain.

TiMS