HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

Terjadi di Kab. Tangerang! Keluarga Kades, Perangkat Desa hingga Anggota BPD Dapat BST

Suasana pembagian BST di Desa Pagenjahan Kronjo. 

TANGERANG, INFOTERBIT.COM - Kasus bansos salah sasaran juga terjadi di Kabupaten Tangerang, tepatnya di Desa Pagenjahan Kec. Kronjo.

Di desa ini, dalam pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Rabu (20/05/2020), diduga keluarga Kades, perangkat desa hingga anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ikut mendapat bansos senilai Rp600 ribu per warga.

Kondisi ini menuai kontroversi, tidak hanya di tingkat warga, tapi juga elemen.

"Kita punya datanya, valid. Saya menduga bansos tidak tepat sasaran. Seharusnya kan, bansos diprioritaskan untuk yang terdampak Covid-19, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan. Masa, ada perangkat desa dapat!" ujar seorang warga Pagenjahan sambil menyodorkan data penerima BST.

Dalam data itu, memang ada sejumlah nama-nama yang ditengarai adalah keluarga Kades, perangkat desa hingga anggota BPD.

Sayangnya hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Pagenjahan Tabrani tidak bisa dikonfirmasi. Berkali-kali dihubungi, ponselnya dalam kondisi tidak aktif. Yang bersangkutan juga tidak ada di balai desa maupun di rumahnya saat akan diklarifikasi soal ini.

Kepada wartawan sejumlah media, Tibi,  salah satu Kaur/Staf Pemerintahan Desa Pagenjahan enggan komentar banyak. Dia hanya mengatakan akan menyampaikan hal ini kepada Kades.

Senada juga disampaikan Kasi Pemberdayaan Kecamatan Kronjo Madrauf. Dia mengarahkan agar kasus ini dikonfirmasi ke Kades.

Namun, Camat Kronjo H. Tibi, M.MPd, M.Si, Kp. sudah mengklarifikasi kepada Kades Pagenjahan. Menurutnya, data yang memperoleh BST itu berasal dari DTKS tahun 2015. Sedangkan yang diajukan pihak desa tidak seperti itu.

"Kalau untuk para Ketua RT yang dapat, saya kira wajar lah. Tapi untuk yang tidsl tepat sasaran sudah dilakukan klarifikasi," pungkasnya.

Penulis/Editor: Ananta
1 komentar
Batal
Comment Author Avatar
Jumat, Juni 05, 2020 12:30:00 PM
terus kalau begitu mau gimana coba,lapor ke siapa,alasanya paling data lama,yg mendapatkan bantuan,lah terus apa gunanya semua orang berbondong2 membuat e-KTP dan KK baru,kalau yg mendapatkan dana data lama,kan aneh,,,