Polda Banten Ringkus 7 Pemilik Tambang Ilegal di Kabupaten Lebak

‎

‎Tujuh tersangka berinisial ES (36), SA (46), AH (46), SD (47), KA (47), AD (46), dan AN (47). Sementara satu orang lainnya masih dalam proses penyidikan.

‎

‎Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menjelaskan, para tersangka ini berperan sebagai pemilik kegiatan tambang ilegal, dengan motif untuk memperoleh keuntungan ekonomi pribadi dari aktivitas pertambangan tanpa izin.

‎

‎Sejumlah lokasi yang ditambang yakni; penambangan batu bara tanpa izin di kawasan hutan Perhutani di Kampung Cibobos, Desa Karangka Mulyan, Kecamatan Cihara.

‎

‎"Para pelaku menggali tanah hingga menemukan lapisan batu bara, lalu mengumpulkannya untuk dijual kepada pengepul," ujar Kapolda Banten dalam konferensi pers, Selasa 5 Mei 2026.

‎

‎Adapun penambangan emas dilakukan di kawasan TNGHS Blok Ciengang, Kecamatan Cibeber, dengan cara menggali tanah untuk mengambil batuan yang mengandung emas dan dibawa ke lokasi pengolahan.

‎

‎"Lalu diolah dengan cara di glundung menggunakan besi glundung sampai halus, dan kemudian di direndam dalam kolam  selama kurang lebih 3 hari,” jelasnya didampingi Kabidpropam Polda Banten Kombes Pol Murwoto, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, dan Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yudha Satria.

‎

‎Adapun barang barang bukti yang berhasil di sita:

‎- 2 Unit Excavator / Alat Berat

‎- Surat Jalan / Nota Penjualan Pasir

‎- Buku Rekapan Hasil Penjualan Pasir

‎- Sample Batubara Hasil Penambangan

‎- Batuan Mengandung Emas

‎- Alat Pengolahan Emas (Gulundung, Gembosan, Kowi, Palu, Blower)

‎

‎Irjem Pol Hengki menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik Pertambangan Tanpa Izin.

‎

‎"Dalam operasi penindakan yang dilakukan di wilayah Kab. Lebak, Ditreskrimsus Polda Banten berhasil menghentikan aktivitas penambangan emas, batubara dan pasir yang beroperasi tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 8 kasus. Langkah tegas ini diambil untuk menjaga kewibawaan hukum dan menghentikan kerusakan lingkungan yang masif akibat operasi ilegal tersebut," tegasnya.

‎

‎Kapolda Banten menambahkan bahwa sebanyak 25 kasus sepanjang tahun 2025 telah dinyatakan tuntas dan seluruhnya sudah P21 serta dilimpahkan ke kejaksaan.

‎

‎"Sebanyak 25 kasus pertambangan ilegal tahun 2025 sudah P21. Artinya tersangka dan barang bukti sudah kami serahkan ke kejaksaan," tambahnya.

‎

‎Irjen Pol Hengki menyebutkan pasal yang dikenakan kepada para tersangka.

‎

‎"Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, serta Pasal 158 dan/atau Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar," ujarnya.

‎

‎Diakhir, Kapolda Banten menghimbau kepada para pengusaha wajib melaksanakan penanam kembali. "Pengusaha tambang wajib melaksanakan penanaman pohon kembali galian C atau tambang sehingga mencegah banjir dan tanah longsor," tutupnya.

‎

‎Ananta/TiMS

‎

‎